Kapolda Baru, Harapan Baru

Peristiwa pergantian Kapolda, bukan berarti menunjukkan lemahnya kinerja kepemimpinan Kapolda yang lama. Penunjukkan Kapolda merupakan hak prerogatif Kapolri yang didasarkan atas berbagai kriteria dan pertimbangan yang matang. Namun, di era demokrasi ini, ketika peran warga lebih mengedepan, semestinya calon Kapolda yang akan berugas di suatu kepolisian daerah, pencalonannya pun dilakukan secara terbuka. Artinya, masyarakat juga perlu tahu nama, apa, siapa, dan bagaimana calon Kapolda tersebut. Karena pada dasarnya, dia adalah calon pemimpin dari sebuah institusi yang bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Keberadaan dia untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa. Karena itu, Kapolda pilihan Kapolri berdasarkan kriteria dan pertimbangannya, secara tidak langsung juga merupakan Kapolda pilihan masyarakat.

Penetapan Kapolda baru ini tentu saja harus objektif. Jangan lagi kita terjebak pada stigma lama: adanya sentimen angkatan, usia, ataupun pengelompokan. Sebab, semua terpulang pada potensi dan prestasi calon itu sendiri, apakah yang bersangkutan mampu dan komit untuk melakukan perubahan dan pembenahan di tubuh lembaga yang dipimpinnya? Apakah kapasitas kepemimpinannya memadai, mengakar, dan memasyarakat?

Terlepas dari siapa Kapolda yang terpilih dan menduduki jabatan, hal tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan mekanisme yang berlaku di lembaga kepolisian ini. Tanpa ada aral merintang, Kapolda Metro Jaya yang baru untuk segera menggantikan Kapolda Metro Jaya yang lama.

Sebagai lembaga negara yang memiliki hierarki dan prosedur yang ketat dalam jenjang karier, penggantian seorang Kapolda umumnya mulus-mulus saja. Kapolri pun tidak terlalu sulit menemukan para calon. Memang, persoalan pergantian Kapolda sangat menarik untuk dicermati, selain jabatan strategis, jabatan ini juga terkait erat dengan institusi Polri yang selalu menjadi fokus perhatian publik. Bahwa, di tangan Kapolda yang andal, institusi ini akan mampu meraih kredibilitas dan reputasinya. Lemah Kapoldanya, akan lemah pula kinerjanya.

Persoalannya, karena sentralistik kepemimpinan (juga aneka kebijakan dan anggaran). Secara internal, meningkatkan profesionalisme Polri, termasuk di dalamnya kualitas SDM, kesejahteraan, dan manajemen. Kemudian secara eksternal dan paling pokok yaitu membangun akuntabilitas (pertanggungjawaban kepada publik) dan ruang publik (kemitraan dengan publik) secara terbuka, dari tataran polsek, polres, hingga ke mabes. Ini penting, mengingat Polri adalah bagian dari masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan Polri. Sebaliknya, tanpa partisipasi masyarakat, kinerja Polri tak akan pernah maksimal. Sebab, hanya Polri bersama masyarakatlah yang mampu mencegah orang untuk tidak berbuat kejahatan sebagai acuan pokok dalam memberantas kejahatan, bukan sekadar menindak kejahatan.

Kemitraan yang mampu membangun masyarakat tertib hukum di mana semua terpulang pada Kapolda baru: mampukah mengawali pembenahan dan perubahan itu? Salah satu yang patut diapresiasi dari kinerja kepolisian dewasa ini adalah tumbuhnya semangat untuk melayani masyarakat. Sekarang, dengan mudah masyarakat bisa melapor apa saja yang mengganggu kepada polisi. Dari kejahatan yang diderita sampai perbuatan tidak menyenangkan. Dari perampokan sampai pertengkaran dalam rumah tangga. Polisi menjadi bagian yang semakin vital dalam kehidupan masyarakat. Rasa aman yang mulai tercipta di kalangan masyarakat berkat kerja keras kepolisian harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Selain harus terus menindak premanisme dan kejahatan jalanan, Kapolda baru harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk mengarahkan segala kemampuan kepolisian untuk menekan kejahatan. Ke depan, berhasil tidaknya Kapolda baru tidak bisa hanya diukur dari kemampuannya mempertahankan apa yang telah dicapai oleh Kapolda sebelumnya. Apalagi, eskalasi berbagai jenis kejahatan yang semakin marak terjadi di masyarakat metropolitan akan mewarnai tugasnya ke depan.

Karena itu, kita pantas menanti dan berharap kepada Kapolda yang baru ini sanggup menjadikan anggota Polri bekerja lebih baik. Namun, harus diakui pula, citra polisi belum seharum yang diinginkan. Karena kinerja polisi akan selalu mendapat sorotan, masyarakat memang merindukan polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat yang tidak hanya ada dalam slogan. Jangan heran bila masyarakat memandang sinis terhadap Polri hanya karena di jalanan masih ada oknum polisi yang memburu pungutan liar, atau menjadikan keluarga korban kejahatan yang melaporkan kejadian yang menimpanya sebagai “sapi perahan”.

Profesionalisme dan kompetensi polisi merupakan tantangan lainnya. Sistem pendidikan dan rekrutmen harus diubah dengan berani. Polisi juga hidup dengan gaji yang amat tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Kurang bijaksana berbicara tentang profesionalisme dan kompetensi polisi tanpa berbicara tentang gaji polisi yang tergolong masih belum mencukupi itu. Jika ditelusur lebih jauh, salah satu alasan adanya pelanggaran pidana oleh polisi itu karena minimnya kesejahteraan. Keluhan sering muncul di polisi tingkat bawah, tentang minimnya dana operasional. Misalnya, untuk berpatroli, jatah beberapa liter bensin yang tidak cukup untuk berkeliling wilayah. Anggota reserse bingung karena harus mengejar pelaku kejahatan hingga ke luar kota atau provinsi bahkan luar negeri, sementara anggaran tidak ada.

Tentunya berbagai upaya direncanakan dan akan dilakukan oleh Kapolda baru. Dengan dukungan segenap personel dan seluruh masyarakat, semoga program dan rencana yang dibuat dapat membawa harapan dan menjadi kenyataan bagi kesejahteraan seluruh personel Polda Metro Jaya dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Selamat bertugas Jenderal!

Jakarta, 14 Juni 2010